Tax Planning untuk UMKM

Assalamu’alaykum rekan TDA Bekasi

Sering kita dengar istilah Perencanaan Pajak atau perencanaan Pajak untuk sebuah usaha. Berbagai macam tulisan sudah banyak membahas tentang Perencanaan Pajak dan intinya sama yaitu bagaimana kita dapat memanage atas prediksi pajak2 yang muncul dalam badan.
Perencanaan Pajak lebih sering ditujukan untuk merencanakan pajak apa saja yang harus dilaksanakan oleh sebuah usaha. Dengan mengetahui pajak apa saja dan kapan waktu yang dibutuhkan maka mininal akan mengetahui secara langsung administrasi dan juga hal-hal yang terhindar dari denda terlambat setor atau lapor.

Namun kadang2 memang ada melingkupi lubang biaya pembebanan biaya. Misalnya ada pilihan yang memungkinkan biaya yang akan dikenakan untuk biaya tersebut karena biaya tersebut menjadi tidak mungkin dan tidak dapat dilakukan jika biaya tersebut di buat sebagai tunjangannya . Hal itu juga bagian dari perencanaan pajak. Namun itu hanya untuk usaha yang terkena tarif PPh secara progresif saja.

Karena luasnya Perencanaan Pajak itu sendiri maka dalam tulisan ini saya lebih fokus pada usaha UMKM saja sesuai dengan golongan usaha teman2 TDA. Walaupun ada rencana Pemerintah merubah PP 46 untuk tarif final UMKM  dari 1% ke 0.5 % dalam waktu dekat ini namun pada tulisan ini saya masih memakai PP 46 utk tarif finalnya. 

Secara struktur urutan kewajiban pajak yang harus dilakukan bisa mengikuti pasal2 pajak yang berlaku relatif umum untuk UMKM baik yang terkena tarif progresif umum UU PPh Pasal 17 maupun yang terkena PP 46.

PPh Badan

Pajak yang dikenakan untuk PPh Badan untuk UMKM dengan omzet dibawah 4,8 M adalah 1% dari omzet setiap bulan. Bisa jadi jika omzet jangka waktu 4,8 M pada tahun berikutnya maka ditahun setelahnya perusahaan akan dikenakan tarif umum atau tarif PPh badan secara progresif. Tarif pajak sangat penting, maka perlu hati2 dalam hal ini. Misalnya, jika berlebih dan lebih tinggi dari 4,8 M kemudian diucapkan benar dalam hal-hal yang berbeda yang semestinya tidak mempengaruhi tarif pajak umum sebesar 12,5% dari laba fiskal. Bandingkan dengan pajak 1% jika omzet masih dibawah 4,8M. Pertimbangan dalam hal ini adalah pada biaya2 yang akan diperhitungkan dalam menentukan laba pajak.

PPN

Jika suatu perusahaan beromzet kurang dari 4,8 M belum tentu menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mana wajib untuk memungut PPN kepada lawan transaksinya namun perusahaan tersebut dapat mengajukan menjadi PKP jika dalam transaksinya harus memungut PPN. Untuk PPN sendiri tidak banyak cara untuk mengefisienkan pembayarannya 10% selain dengan cara-cara batas waktu penyetoran dan lapornya.

Jika usaha adalah pekerjaan yang akan membangun suatu bangunan permanen, maka perencanaan Pajak Pembangunan 1 (Pb 1) harus juga dapat dilakukan dengan Wajib Pajak Daerah, NPWPD dan rutin serta disiplin dalam memungut Pajak Pb1 dan menyetorkan ke Kas Daerah sesuai Kabupaten / Kota domisilinya.

PPh pasal 21

Pajak Penghasilan bagi karyawan termasuk pajak yang dapat digunakan untuk penyetorannya untuk tetap tidak menimbulkan denda setor dan lapornya. Namun, saat ini jika PPh 21 untuk karyawan tersebut nihil atau karyawan yang ada diperusahaan masih dibawah PTKP, tidak perlu melaporkannya ke KPP. Perencanaan Pajak yang baik untuk PPh 21 adalah perhitungan pajak yang sangat diperlukan dan tidak diperlukan dalam pelaporan pajak ke KPP.

Kredit Pajak PPh pasal 22, 23, 24

Kredit pajak adalah salah satu komponen dalam rangka mengurangi pajak karena diadalah pasal 6 UU Pajak Penghasilan Butir 1 huruf a. Angka 9ilangan

.. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha, syarat berdasarkan biaya untuk biaya, menagih, dan menjaga, termasuk pajak kecuali Pajak Penghasilan ..

Kalimat ‘termasuk pajak’ di atas jika ada lucutan pajak pasal 22 Yang dapat di atas pemotongan bendaharawan, impor barang dan penjualan barang mewah yang kami lakukan kemudian pajak itu dapat dikurangkan ke dalam perhitungan pajak PPh Badan. Dan ini termasuk upaya2 Pajak Penghasilan yang akan kita bayarkan sesuai rencana perpajakan kita.

Namun jika masih ada di bawah 4,8 M, maka hal yang dapat terjadi karena pajak telah melalui 1% dari omzet setiap bulan.

Begitu pula untuk PPh pasal 23 yang biasanya ada pada saat kita sewa ruko misalnya, maka jika ada di atas 4,8 M, maka pajak atas biaya tersebut dapat dikurangkan ke dalam perhitungan pajak. PPh Badan kemudian jika masih ada 4,8 M maka hal diatas bisa lewat karena pajak pajak sudah melalui kondisi 1% dari omzet setiap bulan.

Selain itu jika ada PPh pasal 24 atau pajak atas barang dari luar negeri maka hal itu sangat perlu diperhatikam karena pajak yang sudah bisa menjadi pengurang pada PPh Badan.

Semua kredit pajak itu harus potong lembar pemotongan pajak2 tersebut.

Angsuran PPh pasal 25

Khusus untuk usaha yang tidak terkena tarif pajak 1%, selain kredit pajak diatas bisa jadi unsur pengurang, Angsuran PPh pasal 25 bisa pula diperhitungkan dalam menentukan berapa PPh Badan  yang harus dibayarkan.

Seperti diketahui bahwa setiap kali perusahaan melaporkan SPT Tahunan yang ada dalam laporan SPT tersebut ada lembar yang harus diisikan jumlah angsuran pajak untuk tahun pajak berikutnya. Besar angsuran pajak harus dapat mencerminkan angka-angka yang relatif konstan dan tidak bersifat fluktuatif atau dengan kata lain angsuran itu belum memasukkan biaya2 luar usaha yang sifatnya fluktuatif yang belum tentu ada pada setiap tahun pajak.

Bisa terjadi angsuran PPh pasal 25 naik turun pada setiap tahun pajaknya. Untuk saat ini bisa terjadi angsuran pajak PPh pasal 25 yang ditahun pajak sebelumnya lebih tinggi dari pada angsuran pajak ditahun berikutnya dan kelebihan pembayaran angsuran tersebut dapat diperhitungkan kembali dan dipindah bukukan untuk angsuran2 PPh pasal 25 pada tahun pajak berikutnya dan hal tersebut dapat membantu arus kas perusahaan mengurangi angsuran bulanan PPh Badan pasal 25.

Demikian poin2 singkat tentang Perencanaan Pajak yang bisa dipakai sebagai sedikit acuan bagaimana merencanakan untuk pekerjaan UMKM.

Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat

Wassalam

 

Wicaksono
advisepajak.com

Share Artikel Ini Sekarang!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *