Pajak jaman Alibaba : Dulu dan Sekarang

Assalamualaykum,

Alibaba adalah cerita dongeng di negeri Persia pada abad 18. Alibaba hidup sederhana namun berjiwa sosial. Singkat cerita Alibaba kemudian jadi kaya raya setelah tahu cara membuka pintu gua yang menyimpan harta dari sekelompok penyamun. Setelah dapat mengambil harta2 itu ia membaginya kepada yang kekurangan dan para fakir miskin. Tampaknya cerita Alibaba tentang cara membuka pintu gua itu menginspirasi sebuah perusahaan Market Place dunia. Tengoklah sebuah tulisan di okezone.com ini ..

Nama Alibaba sendiri dianggap unik, dan rupanya ada alasan di balik penamaan tersebut. Dilansir Thestar, Kamis (8/5/2014), nama Alibaba diambil oleh karena penyebutannya dianggap mudah oleh banyak bahasa di seluruh dunia.
Menurut website perusahaan tersebut, nama Alibaba mengingatkan pada istilah ‘open sesame’, yang merepresentasikan platform yang membuka pintu untuk keberuntungan usaha kecil. Istilah ‘open sesame’ merujuk pada ungkapan sihir dalam cerita ‘Ali Baba and the Forty Thieves’ dalam One Thousand and One Nights ( Kisah Seribu Satu Malam ). Kurang lebih begitulah singkatnya.

Akan tetapi apakah Alibaba kala itu dipungut upeti atas kekayaanya oleh penguasa saat itu ? belum jelas juga ada cerita seperti itu namun yang pasti bisnis Alibaba yang sekarang ini memang akan segera dimintai upeti oleh pemerintah dan ‘upeti’ untuk model Alibaba sekarang disebut dengan pajak dibidang bisnis e-commerce …

Bisnis Alibaba

Alibaba yang ada di jaman sekarang adalah pebisnis tulen. Alibaba model milenium.. Kekayaan nya didapat melalui bisnis nir kabel yang dinamakan Online Market Place. Bisnisnya lintas negara. Itu semua gegara kemajuan teknologi dimana menjadikan dunia bagai tanpa batas dan bisnisnya seperti tak terlihat ketemu orang tapi kenyataannya ada transaksinya. Itu diklasifikasikan sebagai bisnis e-commerce.

Transaksi e-Commerce

Dari www.pajak.go.id Transaksi e-commerce menurut Organization for Economic Co-operation and Development ( OECD ) yang kemudian diadopsi ke dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No 62/PJ/2013 (SE-62) dapat dikelompokan dalam empat kelompok yaitu :

1. Online Market Place,
2. Online Retail,
3. Classified Ads,
4. Daily Deals.

Dalam transaksi e-Commerce terdapat potensi pajak yang seharusnya disetorkan kepada negara. Berdasarkan SE-62 tidak ada pajak baru pada transaksi e-Commerce sehingga berlaku ketentuan umum. Apabila dapat mengawasi transaksi e-commerce, maka penerimaan dari sektor ini akan dapat memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap penerimaan pajak.

Rupanya pemerintah Indonesia belajar dari Jepang dalam hal membidik pajak e-commerce. Pemerintah Jepang telah menangani e-commerce sejak tahun 2002. Dengan membentuk tim dengan nama Protect. Sebuah unit khusus di National Tax Agency (NTA) yang hanya bertugas untuk mendeteksi transaksi e-commerce. Pemerintah Jepang sangat serius menggarap pajak atas e-commerce untuk menunjang penerimaan.

Keterbatasan

Namun bukan tanpa hambatan pemerintah RI dalam upaya meng eksplor pajak e-commerce tersebut. Dari ke empat type bisnis e-commrece tersebut hambatan utama adalah pada bisnis model Alibaba sebagai Market Place yang berkantor di luar Indonesia. Jika model Alibaba akan dikenakan pajak terutama untuk PPN nya maka diperlukan kerjasama antar negara domosili pebinis tersebut serta peraturan tambahan karena mereka bukan sebagai wajib pajak (WP) Indonesia. Peraturan tersebut bisa berupa Mutual Agreement Procedure (MAP) ataupun Tax Treaty antar negara.

Karena itu rupanya bisnis model Alibaba yang berdomisili di Indonesia dulu lah yang sementara awal waktu ini yang akan disasar pajaknya baik yang berupa badan usaha maupun orang pribadi karena mereka jelas sebagai WP di Indonesia

Tunggu aturan

Meski sudah ada Surat Edaran Dirjen Pajak No 62/PJ/2013 (SE-62) yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak terdahulu yaitu Fuad Rahmani, namun rupanya penerapannya masih belum maksimal. Walaupun di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa untuk besaran prosentase pajaknya mengikuti aturan yang sudah ada yaitu Ketentuan Umum Perpajakan ( KUP ) yaitu 10% untuk PPN dan mengikuti pasal 17 untuk besaran pajak progresifnya, namun dari sebuah berita online katadata.co.id menuliskan bahwa :

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang dalam persiapan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan soal pajak e-commerce . Ken mengatakan dalam rancangan PMK tersebut, pengenaan tarif pajak e-commerce akan berada di bawah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau di bawah 10%.

“Pajaknya tidak 10% seperti PPN,” kata Ken di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/10).

Ken menjelaskan mekanisme pajak untuk e-commerce ini nantinya akan dilakukan ke toko online. Nanti toko-toko tersebut akan memajaki barang-barang yang ada sehingga ketika transaksi secara otomatis maka akan ada pajak yang dibayarkan.

Simpulan

Terlepas dari pro dan kontra tentang geliat explorasi perpajakan oleh pemerintah akhir2 ini, tujuannya tidak lain untuk dapat lebih memaksimalkan pendapatan negara. Namun begitu, kita semua tetap berharap bahwa jikapun bisnis e-Commerce akan dikenai pajak dalam transaksinya maka nilai pajaknya jangan terlalu tinggi agar bisnis e-commerce yang kebanyakan masih toko online setingkat UMKM dapat tetap berkembang dan dapat terus menggerakan roda perekonomian utamanya disektor riil. Belum jelas mekanisme dan bentuk pajak seperti apa nanti dari Permenkeu yang sedang disusun Kemenkeu tersebut yang tentunya setelah di kaji secara mendalam oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) atas penerapan pajak tersebut. Pajak Alibaba jaman dulu memang belum jelas apakah ditarik atau tidak oleh penguasa saat itu namun pajak Alibaba dijaman yang sekarang ini dan dari bisnis semodel itu memang sedang diitung itung untuk dapat ditarik oleh pemerintah kita saat ini. Namun demikian tetaplah semangat dan semoga bermanfaat.

Wassaalam

 

Wicaks                                                                                                                                                    advisepajak.com

Share Artikel Ini Sekarang!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *